Undang-Undang Sultan Adam Tentang Islah

Oleh: Prof.Dr. HM. Zurkani Jahja

sultanadamEra reformasi memungkinkan munculnya kembali suatu bentuk budaya masyarakat Banjar yang tak perlu dilestarikan, yaitu “bacakut papadaan”. Bentuk budaya ini pernah dieliminir pada masa lalu, tetapi masa keterbukaan sekarang ini dengan mudah muncul kembali. Bentuk budaya ini tampak dengan jelas karena menjadi sumber berita yang menarik bagi media massa, baik cetak maupun elektronik, karena menyangkut para elit di daerah ini. “Bacakut papadaan” tampak sekali. Perbantahan tidak hanya sekadar pelaksanaan fungsi lembaga yang diemban masing-masing tokoh elit, tapi sudah mengarah kepada integritas dan kehidupan pribadi masing-masing tokoh yang terlibat. Semoga badai ini segera berlalu.

Sebenarnya masyarakat Banjar pada umumnya, sangat berbahagia dengan adanya suatu undang-undang yang pernah dulu ditetapkan oleh Sultan Adam Wasyiqbillah, yang memerintah Kerajaan Banjar pada tahun 1825-1857. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Undang-Undang Sultan Adam (selanjutnya disingkat: UUSA). Dalam UUSA yang terdiri atas 37 pasal (Perkara) menurut versi Amuntai, ada dua pasal yang terkait dengan masalah penangkal “perbantahan” di antara elit (pasal 3) dan solusi perbantahan (islah) tersebut dalam pasal 21. Sungguh menarik isi kedua pasal tersebut, baik secara historis, maupun realitas sekarang ini.

Berikut ini kedua pasal itu (3 dan 21) dinukilkan sesuai yang tertulis dalam UUSA Versi Amuntai sebagai berikut:

“Perkara jang katiga. Tiap-tiap tatoeha kampoeng koesoeroehkan mamadahi anak boeahnya dengan barmoefakat astimewah lagi antara karabat soepaja djangan djadi banjak bitjara dan berbantahan”.

“Perkara jang kadoea poeloeh satoe. Tiap kampoeng kalau ada perbantahan isi kampoengnya jaitoe tatoeha koesoeroehkan membitjarakan dan mematoetkan moefakat-moefakat lawan nang tatoeha-tatoeha kampoengnya. Lamoen kada djoea dapat membitjarakan ikam bawa kepada chakim”.

Dari kedua pasal tersebut jelaslah bahwa golongan yang paling berperan dalam menangkal terjadinya konflik atau perbantahan antar warga adalah kaum elit, yang disebut sebagai tetuha masyarakat tersebut. Mereka diperintah Sultan Adam agar memberi nasehat kepada para pengikutnya (terutama kaum kerabatnya) supaya tidak banyak berbicara yang akibatnya membuat perbantahan dengan sesama warga. Para elitlah juga yang diperintah agar mencari solusi terhadap suatu perbantahan yang terjadi dengan cara “bapatut” antara dua belah pihak. Jika hal ini tak bisa terwujud, baru diserahkan kepada hakim (peradilan) yang menghukumkannya dengan adil. Ketentuan ini dikeluarkan sesuai dengan maksud ditetapkannya UUSA, yaitu untuk menyempurnakan keagamaan masyarakat, menjaga jangan banyak terjadi perbantahan di antara rakyat dan memudahkan para hakim menetapkan hukum demi kesejahteraan masyarakat.

Tapi bagaimana jika kaum elit sendiri yang terlibat dalam perbantahan tersebut. Tampaknya hal ini tidak tersentuh oleh UUSA. Munkin Sultan tidak membayangkan terjadinya, karena mereka pasti mengharapkan kerukunan di antara mereka untuk bisa membangun banua. Mungkin pula, karena perbantahan di antara para elit hanya dipicu oleh “anak buah” masing-masing yang mempunyai interst dengan perbantahan tersebut. Maka untuk kemungkinan terakhir ini, masih termasuk dalam makna kedua pasal tersebut. Dan kenyataannya dalam masyarakat, terutama di pedesaan, institusi “bapatut” masih sering terdengar dilakukan.

Memang secara formal sejak tanggal 11 Juni 1860, sejak Belanda memproklamirkan hancurnya Kerajaan Banjar, UUSA yang ditetapkan tahun 1835 ikut tidak berlaku lagi. Tetapi secara sosiologis dan filosofis, aturan-aturan dalam UUSA tetap diperhatikan dalam masyarakat, termasuk usaha menangkal terjadinya konflik di antara warga dan solusinya. Apalagi aturan UUSA tentang hal ini betul-betul bersandar pada hukum Islam sebagaimana dimaksud Surah al-Hujarat ayat 9-12. Justru itu tak ada alasan untuk tidak dilaksanakannya “islah” bila terjadi perbantahan, karena agama dan hukum ada yang berlaku sudah memerintahkannya.

UUSA merupakan suatu tonggak sejarah perkembangan hukum di daerah ini. KArena UUSA-lah Sultan Adam jadi terkenal. Dia memang seorang raja yang kuat beragama dan berhasrat besar memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hanya saja dia memerintah sesudah wilayah kerajaan Banjar mengecil, akibat intervensi kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Saidullah (ayahnya) yang terkenal kejam menghancurkan rongrongan dari sementara kaum bangsawan terhadap kerajaannya, Sultan Adam menjadi “raja muda”. Dan setelah dia wafat, Kerajaan Banjar yang berdiri sejak penggal pertama abad ke-16 M, jadi goncang oleh perseteruan antara dua cucunya yang memperebutkan tahta kerajaan. Akhirnya pada tahun 1860, Belanda resmi melenyapkan Kerajaan Banjar dari peta Kalimantan, meskipun sesudahnya masih terus berkobar Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari berpuluh-puluh tahun kemudian.

Meskipun Kerajaan Banjar mengalami masa krisis dan peristiwa tragis pada masa sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Adam, namun beruntunglah Sultan Adam yang bijak ini masih sempat mengeluarkan UUSA, yang menjadikan namanya bisa berkibar hingga saat ini. Ide “islah” dalam UUSA tetap abadi karena dia bersandar pada ajaran Alquran yang dijunjung tinggi oleh mayoritas rakyat di daerah ini.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*