Instansi Wajib Miliki Ahli Pengadaaan Bersertifikat

CLICKBORNEO.COM – Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah Kabupaten Banjar, terutama pejabat yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pemerintah setempat melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Selasa (15/4), di Wisma Sultan Sulaiman, Jl. Menteri Empat Martapura.

Ahli Pengadaan

Bupati Banjar Sultan H. Khairul Saleh dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Masruri mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah bagian yang sangat  penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk itu output dan outcame yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa, harus terjamin kualitas dan kuantitasnya.

Sejalan dengan kenyataan tersebut, maka kebutuhan akan personil PNS yang mempunyai kompetensi yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah juga menjadi sangat penting, serta keberadaannya sangat menentukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sultan H. Khairul Saleh mengingatkan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang diubah melalui Perpres 70 tahun 2012, ditegaskan bahwa pelaksana pengadaan khususnya anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, wajib memiliki sertifikat Ahli Pengadaan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka bagi peserta Bimtek diharapkan mengikuti seluruh materi secara disiplin dan tekun. Jika ada hal-hal yang tidak jelas dalam hal aturan, jangan ragu untuk meminta penjelasan kepada narasumber.

Sultan H. Khairul Saleh berharap, dengan semakin banyaknya personil PNS Pemkab Banjar yang lulus ujian sertifikasi dan paham tentang aturan pengadaan barang/jasa, permasalahan hukum terkait hal tersebut semakin kecil atau bahkan tidak ada.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Setda Banjar Abdul Razak melaporkan, bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan swakelola dalam pelaksanaan APBD maupun APBN merupakan kegiatan yang paling besar, yaitu sekitar 80 % dari total anggaran.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tambahnya, diperlukan Sumber Daya Manusia yang memahami dan terampil dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. []

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*