Sultan Banjar Disambut dengan Pantun

Sambungan Tulisan “Kesultanan Banjar dan Istano Pagaruyung

CLICKBORNEO.COM – Ada beberapa hal menarik dari penyambutan Raja Pagaruyung kepada rombongan Kesultanan Banjar. Pertama, nuansa adat dan budaya Minang masih sangat menonjol. Banyak ungkapan divisualisasikan melalui pantun. Untuk mengimbanginya, maka  Sultan H Khairul Saleh, budayawan DMA Adjim Arijadi dan DCH Taufik Arbain juga menyambutnya dengan pantun.  Hal ini menunjukkan, pantun sebagai salah satu karya sastra masih sangat hidup di ranah Minang.

Sultan Banjar H. Khairul Saleh Disambut dengan Pantun

Tetapi pantun di sana tidak sekadar hiburan atau ungkapan jenaka. Sejumlah peraturan adat Minang justru dituangkan dalam bentuk pantun. Misalnya dalam buku “Adat Lamo Pusako Usang Sarato Pitaruah Mandeh” tidak kurang terdapat 37 bab dan ratusan pantun berisi aturan adat yang harus ditaati warga Minang.

Kedua, Raja Pagaruyung pada kesempatan itu juga ingin meluruskan sejarah dan persepsi orang terhadap Minang. Dulu ada anggapan Perang Padri terjadi antara para ulama dengan para pemangku adat kerajaan, disebabkan kaum adat suka melakukan perbuatan maksiat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Penjajah Belanda campur tangan memihak kaum adat. Perang tersebut menyebabkan istana Pagaruyung terbakar. Tetapi belakangan kaum adat dan para ulama menyadari bahwa mereka diadudomba. Akhirnya mereka bekerjasama untuk melawan Belanda di bawah pimpinan Imam Bonjol.

Ketiga, sistem kekeluargaan yang berlaku di tanah Minang selama ini adalah matrilineal, yaitu susunan kekerabatan berdasarkan garis ibu. Hal ini karena  mereka berkeyakinan seorang anak sebenarnya adalah anak ibu. Itu sebabnya kaum perempuan boleh membayar mahar pernikahannya, walaupun secara Islam kewajiban itu ada pada laki-laki. Kelak anak yang lahir akan menjadi anak ibu. Ayahnya akan kembali kepada keluarganya (ingat kisah Sengsara Membawa Nikmat).

Raja Pagaruyung menolak jika dikatakan sistem kewarisan yang mereka pakai tidak sesuai hukum faraidh. Menurutnya harta bersama yang diperoleh suami istri (harta pusako rendah) tetap dibagi sesuai syariat. Yang tidak dibagi adalah harto pusako tinggi, yaitu harta bawaan yang merupakan milik keluarga asal. Harta pusako tinggi hanya boleh digarap, dipungut hasilnya, didirikan rumah di atasnya, tetapi tidak boleh dijual.

Jika diperdalam, saat keadaan terpaksa harta pusako tinggi boleh digadaikan apabila: (a) gadih gadang indak balaki (perawan tua belum bersuami atau tidak ada biaya untuk mengawinkan padahal usianya sudah telat); (b) mayik tabujua di ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah, tidak ada biaya untuk menguburkan); (c) rumah gadang katirisan (rumah besar bocor, rusak tak layak huni); (d) mambangkik batang tarandam (tak ada biaya untuk pesta pengangkatan penghulu, atau perlu biaya untuk menyekolahkan anak ke tingkat yang lebih tinggi).

Jadi walaupun harto pusako tinggi tak diwariskan, tetap ada pengecualian. Masalah ini memang masih menjadi kontroversi. Ulama besar asal Minangkabau yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabaui yang menjadi imam besar Masjid al-Haram Mekkah menolak sistem tersebut. Sebagai protes ia tak mau pulang lagi ke Minangkabaui hingga akhir hayatnya. Haji Abdul Karim Amrullah (HAKA) orang tua Buya Hamka, mengambil jalan tengah. Menurutnya harto pusako tinggi merupakan harta wakaf milik keluarga.

Masalah ini mengandung sisi baik, kebanyakan putra Minang karena merasa tidak memiliki harta warisan dari ayahnya, lantas mendorongnya bekerja keras dan merantau untuk mengubah nasib ke arah yang lebih baik. Dan kenyataannya, memang banyak warga Minang menjadi perantau yang sukses. []

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*