Penyelenggara Keramaian Wajib Kantongi Izin

CLICKBORNEO.COM – Di antara rutinitas sehari-hari, masyarakat perlu hiburan untuk mengendorkan ketegangan. Dengan begitu mereka bisa lebih rileks dan santai menjalani hidup. 

Hiburan

Bagi pihak penyelenggara hiburan umum yang bersifat insidentil disarankan agar mengantongi izin dari instansi berwenang. Entah itu pertunjukan gratis apalagi yang memungut bayaran dari penonton.

Selama ini sebagian masyarakat sudah sadar untuk mengajukan rekomendasi izin hiburan ke dinas pariwisata setempat. Tapi, sebagian lagi masih ada yang belum mengerti.

Seperti diutarakan Masrani, ketika mengadakan karaoke untuk memeriahkan acara pengantin, ia tidak sampai mengajukan izin ke dinas parawisata. Cukup dengan persetujuan ketua RT dan lurah. “Soalnya yang menonton hanya undangan perkawinan. Lain halnya sampai mengundang warga dari berbagai penjuru,” dalih warga Loktabat ini.

Beda dengan Sutrisno, ketika mengadakan hiburan wayang kulit dalam rangka syukuran Paguyuban Ngesti Budoyo di Jalan RO Ulin Balai Tani Haji Idak, ia terlebih dulu mengajukan izin sesuai aturan.

Disebutkan, hiburan apapun yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, memang seharusnya dapat izin dari Dinas Pariwisata setempat. Apakah itu orkes, pertunjukan band, membuka taman bermain anak di lapangan terbuka, termasuk karaoke untuk memeriahkan malam pengantin.

Walaupun skala kegiatan hiburan itu kecil, tapi karena dihadiri banyak orang, siapa tahu terjadi kekisruhan. Berbagai kemungkinan bisa terjadi, tidak bisa diduga.

Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab. Tujuan pemberian izin itu sendiri supaya memudahkan aparat keamanan untuk memantau.

Rekomendasi izin hiburan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari ketua RT dan lurah sebagai sektor terendah yang punya wilayah. Hal tak kalah penting yakni adanya izin kepolisian. Di situ ditegaskan, pemohon wajib menjaga keamanan dan ketertiban. Panitia supaya tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan pertunjukan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat permohonan.

Selain itu, pihak penyelenggara wajib melaporkan dalam 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Polsek setempat.

Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran, maka petugas kepolisian dapat membubarkan atau menghentikan hiburan itu.

Dianjurkan, setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya selambat-lambatnya satu minggu kemudian.

Untuk mendapatkan rekomendasi dinas pariwisata, pemohon tidak dikenai biaya alias gratis. (ali)

Syarat Izin Menyelenggarakan Hiburan

  • Bukti diri yang berlaku (KTP)
  • Surat permohonan untuk perorangan dan proposal bagi organisasi atau Entertaiment
  • Surat izin dari kepolisian
  • Rekomendasi pemilik tempat
  • Persetujuan ketua RT, lurah dan diketahui oleh camat
  • Uang leges.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*