KPU Banjarbaru Harus Tanggap PKPU NO 15

CLICKBORNEO.COM- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No: 15/2013 tentang perubahan PKPU No: 1/2013 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan, spanduk yang dipasang partai politik (Parpol) dan calon anggota legislatif maksimal berukuran 1,5 x 7 meter. Jadi, calon anggota legislatif jangan terlalu cepat memasang spanduk dalam mengkampanyekan diri. Salah ukuran, bisa masuk dalam pelanggaran dan ditertibkan.

Selain itu, jumlah dan tempat pemasangannya juga dibatasi hanya unit pada wilayah yang ditetapkan KPU bekerjasama dengan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 17 ayat (1) huruf (b) angka (4) tentang ketentuan memasang alat peraga kampanye luar ruang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 memang sudah ditetapkan secara Nasional. Namun sampai sekarang ini masih saat ini masih ada keragu-raguan disertai perasaan gamang dari para caleg yang terlanjut berkampanye besar-besaran. Apakah dilanjutkan memasang rupa wajah? Atau cukup hanya tinggal nama.

Dalam pantauan Clickborneo.com di lapangan, sejumlah atribut parpol di beberapa jalan-jalan kecil sudah ramai terlihat, bahkan beberapa kios secara terbuka memasang bendera dan lambang-lambang partai disertai foto wajah para calon legeslatif.

Menyikapi fenomena tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarbaru yang juga Ketua DPRD Kota Banjarbaru Drs H Arie Sophian MSi menuturkan, sebenarnya jika bicara kampanye tentu sudah dimulai jauh-jauh hari.

“Termasuk pemasangan atribut dan bendera sesuai dengan peraturan yang tertuang di PKPU. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui sudah ada PKPU No 15 yang terdapat di dalamnya larangan memasang foto. Ada juga standar ukuran baliho atau sejenisnya. Nah, khusus untuk wilayah Banjarbaru kita masih meraba-raba alias belum terlalu jelas,” ungkapnya.

Menurutnya, sudah sewajarnya KPU Kota Banjarbaru merespon dengan cepat melakukan sosialisasi guna partai-partai tidak bahahar. “Kita harapakan KPU secepatnya memberikan pemahaman kepada para publik supaya tidak ada prasangka-prasangka. KPU bahkan perlu sekali bersinergi dengan Pemerintah Daerah menyikapi keputusan tersebut,” katanya.

Ditambahkan Arie, jika pembagian zona-zona yang dibolehkan atau tidak diperbolehkan nantinya ditetapkan, maka seyogiannyalah pihak KPU segera memaparkan karena waktu pemilihan sudah tidak terlalu lama lagi.

“Semisal apakah zona 1 nantinya sekitar Kelurahan. Atau bisa juga ruang lingkup Kecamatan. Kemudian lagi. Pada prinsipnya kita sebagai politisi mau mengikuti peraturan tapi apa regulasinya yang kita pegang,” tegasnya.

Menurutnya, PKPU NO 15 tentu menimbulkan pro dan kontra meski dalam batas wajar. “Ada yang mengatakan pembatasan euphoria dan ada pula yang menganggap beginilah penertiban. Tapi seyogiannya peraturan itu tidak mengorbankan nilai nilai demokrasi kita,” terangnya.

Ia juga menyarankan agar KPU nantinya meminta masukan kritik yang membangun dari masyarakat secara umum, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Kalau kita bisa melakukan bersama kenapa tidak. Dan yang terpenting bisa ditanggapi dengan cepat,” pungkasnya.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*