Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja

CLICKBORNEO.COM – Bisnis di bidang penyedia jasa pekerja cukup menjanjikan. Tak heran jika di Banjarmasin perkembangannya cukup marak. Bahkan, para pengusaha asal Jakarta banyak yang membuka cabang di Kalsel.

Outsoursing

Abdul Gopar, pimpinan PT Delta Prima, mengaku menggeluti bisnis penyedia jasa pekerja sejak tahun 2006. Sekarang ia memiliki sekitar 200 tenaga kerja untuk cleaning servis dan satpam.

“Selain mengurus ke notaris dan Disnaker, khusus penyediaan tenaga keamanan harus ada izin dari Polda,” kata Gopar.

Tenaga yang direkrut, ceritanya, tidak bisa langsung dilepas begitu saja. Mereka terlebih dahulu dibekali dengan keterampilan sesuai bidangnya. Cleaning servis misalnya, selama sebulan diberi pelatihan tentang pengenalan jenis-jenis lantai dan kaca serta teknis pembersihan. Termasuk cara merawat kembang dan rumput-rumput.

Selama pelatihan, lanjutnya, tentu saja pihak perusahaan harus keluar modal. Beli lagi untuk membeli peralatan-peralatan modern.

“Biasanya kantor-kantor pemerintah atau BUMN membayar gaji tiga bulan sekali. Mau tak mau kita yang mesti menalangi gaji pekerja outsourcing,” ujarnya.

Untuk membuka usaha penyedia jasa pekerja, pihak perusahaan wajib memiliki izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja di kabupaten/kota sesuai domisili. Dasar hukumnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 101 Tahun 2004.

Izin operasional penyedia jasa pekerja tersebut terutama diberikan kepada perusahaan yang berbentuk PT dan koperasi.

Hal pertama yang dicek adalah apa jenis usahanya. Sesuai peraturan, kegiatan yang dibolehkan hanya pada bidang yang bersifat pendukung, bukan pekerjaan pokok. Contohnya, sopir, cleaning servis, dan satpam.

Izin operasional penyedia jasa pekerja yang diberikan selama 5 tahun dengan masa berlaku di seluruh Indonesia. Jadi, walaupun dibuat di Banjarmasin, pihak pengusaha bisa membuka di Sulawesi. Dengan catatan, lapor dulu ke instansi setempat.

Dalam pengajuan izin operasional, pemohon tidak dikenai biaya. Sedangkan waktu pengurusan karena memerlukan penelitian, kebenaran dokumen, maksimal 3 hari selesai.

Asalkan semua persyaratan lengkap cepat saja. Berdasarkan pengalaman, yang agak lambat itu kadang bisa 7 hari, lantaran setelah diteliti pada akte pendirian perusahaan tidak ada mencantumkan bidang tertentu terkait penyediaan jasa pekerja.

Di samping itu, pemohon juga harus melampirkan perjanjiaan antara penyedia tenaga kerja dan pekerja.

Legalisasi penggunaan jasa outsourcing diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 64 disebutkan, bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Tujuan penyedia jasa pekerja untuk membantu kelancaran usaha. TTidak semua kegiatan bisa ditangani oleh perusahaan, sehingga bisa menyerahkan sebagian pekerjaan mereka ke pihak lain. Sebab, jika tidak ditangani secara profesional bakal menghambat, tingkat produktivitas pun jadi tidak maksimal.

Artinya, pekerjaan tertentu akan lebih profesional jika ditangani oleh tenaga kerja yang disediakan perusahaan outsurcing yang memang punya skill, daripada mengangkat orang dari perusahaan itu sendiri yang bukan bidangnya.

Lebih baik mengambil tenaga kerja yang sudah terlatih. Dengan begitu, perusahaan bisa berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya.

Hubungan kerja bukan dengan perusahaan pemberi pekerjaan, tapi menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa pekerja. (ali)

     Syarat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja

  • Fotocopi pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseorangan Terbatas atau Koperasi
  • Fotocopi anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja atau buruh
  • Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
  • Fotocopi wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
  • KTP pemimpin perusahaan
  • Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  • Pasfoto ukuran 3×4 sebanyak dua lembar.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*