Djohan Effendi

CLICKBORNEO.COM – Komitmen Djohan Effendi dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan hak-hak minoritas tak diragukan lagi. Lebih 40 tahun sudah, pria kelahiran Kandangan 1 Oktober 1939 ini menjadi pemikir dan penggiat dialog antaragama.

Djohan Effendi

Sejak kecil putra sulung H Mulkani dan Hj Siti Hadijah ini, gemar mengaji Alquran dan hobi membaca biografi tokoh dunia. Ada lagi kebiasaannya yang unik, waktu sekolah Djohan suka menghadiri sidang pengadilan. Mungkin dari situlah, alumni PGA Banjarmasin ini tertarik melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta.

Begitu tamat, ia pun diangkat jadi pegawai Depag di Amuntai. Tapi hanya sempat dua tahun, begitu ada tawaran belajar ke Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kesempatan untuk mendalami kajian tafsir itu pun tak disia-siakannya. Di sinilah hobi membacanya seolah tersalurkan. Djohan lebih banyak di perpustakaan, ketimbang mengikuti kuliah dosen.

Di samping itu, ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain di HMI. Tapi, karena pemikirannya dianggap progresif, terjadi ketidakcocokan. Akhirnya, Djohan memutuskan keluar dari HMI.

Sejak tahun 1967, bersama Ahmad Wahib dan Dawam Rahardjo, Djohan mengembangkan teologi toleransi dalam diskusi kelompok Limited Group di Yogyakarta. Ketika menerbitkan buku Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib, ia pun menuai kontroversi. Di sisi lain, otokritik yang dilontarkannya bersama kawan-kawan ibarat bola salju menggelindingkan pembaruan dalam Islam yang tadinya dianggap tabu.

Setelah merampungkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, dua tahun kemudian ditempatkan di Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Tak lama di sana, lalu diangkat menjadi staf pribadi Menteri Agama Mukti Ali. Lima tahun menjadi staf menteri, Djohan lalu dikaryakan ke Sekretaris Negara. Kehadirannya di Setneg,khusus untuk membantu menyusun pidato‑pidato Presiden Soeharto.

“Kesepakatannya, saya jangan dipaksa menulis hal‑hal yang tidak saya setujui,” ungkap Djohan.

Pada tahun 1992 ia memperoleh gelar profesor riset. Saat pidato penganugerahan, ia menyinggung  keberadaan kelompok minoritas seperti Konghucu dan Bahai. Pernyataan ini diminta agar dicoret.

“Tapi, saya tidak mau. Dalam pidato kalimat itu tetap saya ucapkan,” katanya.

Semasa Tarmidzi Taher menjadi Menteri Agama (1993‑1998), posisi Djohan di Depag sempat menjadi tidak jelas. Karier Djohan sebagai penulis pidato Presiden pun tamat ketika ia nekat mendampingi    Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung ke Israel (1994). Kunjungan itu ditentang keras oleh sejumlah kelompok Islam. Bahkan, Moerdiono, Sekretaris Negara saat itu, juga ikut menyesalkannya.

  Gerah di Tanah Air, sejak 1995, Djohan menggembara ke Australia. Ia mengambil program doktor di Universitas Deakin, Geelong, Victoria.

Terjadinya ‘kecelakaan sejarah’ di Indonesia, menarik Djohan untuk balik ke Jakarta. Atas permintaan Menteri Agama, Malik Fadjar, sejak 20 Oktober 1998 Djohan diangkat sebagai Kepala Balitbang Departemen Agama.

Ketika Gus Dur jadi presiden (1999), Djohan Effendi diangkat jadi Sekretaris Negara menggantikan Bondan Gunawan. Tapi, hanya 13 bulan ia sempat menduduki jabatan tersebut, Gus Dur juga mencopotnya.

Sampai kini, Djohan Effendi masih bermukim di Australia bersama keluarganya.

Membela Kaum Minoritas

Di kancah nasional, kiprah dan pemikiran urang asli banua ini sudah tak asing lagi. Walaupun dikenal sebagai birokrat, Djohan Effendi tak melupakan sisi kecendekiawannya. Ia sangat getol memperjuangkan pluralisme dan kebebasan beragama, khususnya terkait dengan hak-hak minoritas.

“Ada pengalaman sangat menyentuh yang kemudian mendorong saya untuk memperjuangkan kebebasan beragama. Suatu kali pada tahun 1970-an seorang warga Banyuwangi mengunjungi temannya di penjara. Begitu tahu dia menganut keyakinan Bahai, oleh petugas dia ikut dijebloskan. Selama di penjara orang itu dipaksa beradu tempeleng dengan temannya. Begitu keluar dari sana, pikirannya jadi terganggu,” cerita Djohan.

Peristiwa itu menusuk pikirannya, kenapa seseorang diperlakukan tidak manusiawi hanya karena berbeda keyakinan?

Djohan mengaku juga pernah mengirim surat ke Mensetneg dan Menag, mempertanyakan kenapa orang ke Keramat Tonggak saja tidak apa, sednagkan orang berdia malah dihukum.

“Itu tidak masuk akal. Saya tidak terima, saya harus berontak. Sekarang pun hal seperti masih terjadi. Padahal Tuhan sendiri memberi kebebasan dalam beragama,” tegas Djohan.

Ia menyebutkan, di Mataram 120 orang yang tinggal di kompleks Ahamdiyah sudah tiga tahun tidak bisa pulang ke rumahnya.

“Ini yang jadi kesedihan saya untuk mengisi waktu saya memperjuangkan orang-orang minoritas,” katanya.

Untuk itulah ia mendirikan lembaga Madia (Masyarakat Dialog Antaragama) dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) di Jakarta.

Dalam memahami agama, Djohan sampai pada kesimpulan bahwa pada setiap agama terdapat kebenaran yang bisa diambil. Karena itu, ia sangat prihatin pada segala bentuk pertentangan yang mengatasnamakan agama. (ali)

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*